Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki

Analysis of The Presidential Threshold in The Interests of Oligarchs

Abstract

Presidential threshold is the threshold of votes that must be obtained by a political party in an election to be able to submit a presidential candidate. That is, the presidential threshold becomes a condition for a person to be able to run for president or vice president in the general election, the application of the Presidential Threshold under the pretext of strengthening the presidential system is considered to have weak propositions. For example, if the president is elected from a small party, it will automatically look for other political parties to become coalition friends strengthening the position of the president, so that the absence of the Presidential Threshold can still guarantee the effective running of the government, the requirement of the presidential nomination threshold based on the acquisition of votes or political parties in the House of Representatives is basically an anomalous practice in the presidential system. This research uses a type of library research, which is a series of activities related to the method of collecting library data, information data by placing existing facilities in the library, such as books, magazines, documents, and the internet. The results of this study, namely the Presidential Threshold set by mk cause a situation that is contrary to the expected. Because the goal of strengthening the presidential system is actually weakening. Especially in the process of simultaneous elections that use a presidential system must be bound by legislative results. Presidential Threshold which regulates the minimum requirement for submission of presidential and vice presidential candidates, namely must be 20 percent of the political party's vote or a combination of political parties, the rule triggers expensive political costs and encourages political oligarchs in sponsoring figures to become president, After the figure of the leader he financed is elected, then the interests of the oligarchs must certainly be accommodated so that the interests of others who encourage the practice of corruption, Collusion and nepotism.

Abstrak– Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum, penerapan Presidential Threshold dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan Presidential Threshold tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, internet. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya Presidential Threshold yang ditetapkan oleh MK menimbulkan situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan. Sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial justru malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Presidential Threshold yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, yakni harus yakni harus 20 persen suara parpol atau gabungan partai politik, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden, Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).