Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstract

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius dan sulit untuk diatasi. Kejahatan korupsi menciptakan tantangan mendasar yang sepertinya sulit ditangani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati untuk korupsi dianggap sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi. Harapannya, hukuman ini akan menciptakan ketidakpastian dan ketakutan bagi individu yang berencana melakukan tindakan korupsi. Meskipun demikian, pendapat tentang sanksi bagi pelaku korupsi masih sangat bervariasi. Beberapa aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati untuk koruptor, menganggapnya tidak efektif sebagai efek jera dan malah berdampak buruk pada negara. Undang-Undang TIPIKOR Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam situasi tertentu terhadap terpidana KORUPTOR, namun konstitusi dengan tegas mengatur pembatasan hak asasi manusia.