Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo

Policy Of Granting Amnesty For Non Political Criminal Action In The Era Of The President Joko Widodo

Abstract

The granting of amnesty experienced a shift in the period of President Joko Widodo's administration, in the previous administration it was often given to political criminal cases, in this period it was given to general criminal cases. This is very interesting to be discussed further because this policy was rarely used by the previous President, this article will examine the policy of granting amnesty to prisoners of general criminal cases. The study uses normative legal research. The amnesty policy in general criminal cases such as the Baiq Nuril case is a redefinition of the phrase state interests that exist amid human rights injustice in democracy. The suggestion from this brief study is that the discretionary policy that has been taken by the President can then be supported by its regulation through the Draft Law on Clemency, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation, in particular emphasizing the phrase the interest of the State in the criteria for granting amnesty.

Abstrak–Pemberian amnesti mengalami pergeseran pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada pemerintahan sebelumnya sering diberikan kepada kasus pidana politik, pada periode ini telah diberikan kepada kasus pidana umum. Hal ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut karena kebijakan ini jarang digunakan oleh Presiden sebelumnya, artikel ini akan mengkaji mengenai kebijakan pemberian amnesti kepada tahanan kasus pidana umum. Kajian menggunakan penelitian hukum normatif. Kebijakan amnesti pada kasus pidana umum seperti kasus baiq nuril merupakan definisi dari frasa kepentingan negara yang hadir ditengah-tengah ketidakadilan Hak Asasi Manusia dalam berdemokrasi. Saran dari kajian singkat ini adalah kebijakan diskresi yang telah diambil oleh Presiden ini kemudian dapat didukung pengaturannya melalui Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi khususnya penekanan pada frasa kepentingan Negara dalam kriteria pemberian amnesti.