Komitmen Hukum Nasional atas Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke

Abstract

Penelitian ini berfokus pada bagaimana instrumen hukum khususnya hukum nasional dapat melindungi hak masyarakat adat atas wilayah/ulayatnya yang rentan terhadap ancaman (premis minor). Bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat, dalam hal ini bagaimana hukum nasional dapat melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat di kabupaten, kota Merauke dari kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah yang menggarap kurang lebih 2 juta hektar tanah yang berdampak langsung terhadap tanah milik masyarakat adat Malind/Marind, Yeinan, Makleuw dan Khaimaima (premis mayor). Penelitian ini bertujuan meninjau bagaimana instrumen hukum nasional dapat melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas hak ulayatnya. Adapun penelitian ini di lakukan dengan metode pendekatan hukum normatif dan dengan menganalisis realitas, meninjau sebab-sebab juga akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul di antara keduanya. Kesimpulan dari penelitian ini (in concreto) pemerintah berdalih atas PSN Merauke adalah bahwa proyek tersebut merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat, di sisi lain terdapat implikasi hukum antara  proyek tersebut dengan hak ulayat masyarakat adat, juga terdapat ancaman-ancaman terhadap ekologi daerah tersebut karena proses deforestasi. Implikasi yang timbul bukan hanya implikasi hukum tetapi juga implikasi sosial, budaya dan eksistensial dan  membuat pemerintah harus kembali mempertimbangkan kebijakan PSN Merauke.