Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menjalankan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Legal Protection Against Corruption Eradication Commission Investigators In Performing The Task Of Investigation Of Corruption

Abstract

This study aims to determine how the legal protection of investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK) using normative juridical research, it can be concluded that Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission only regulates the duties and powers and obligations of the KPK but does not include legal protection for investigators. This is a legal vacuum in this country. Given the duties and authorities of the KPK in carrying out its duties, it is often threatened, terrorized, and even criminalized. Thus, in carrying out its duties, the KPK should be given legal protection in ensuring a sense of security from interference, threats, terror and violence from any party. The government can make or draft laws and regulations that regulate legal protection for KPK investigators or revise the KPK Law itself with a benchmark or based on human rights and the theory of legal protection.

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan menggunakan penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tentang tugas dan wewenang serta kewajiban KPK namun tidak menyertakan Perlindungan hukum terhadap penyidik. Hal ini merupakan kekosongan hukum di negara ini. Mengingat tugas dan kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya seringkali mendapatkan ancaman, teror, bahkan dikriminalisasi. Maka dengan begitu, dalam menjalankan tugasnya KPK sepatutnya diberikan perlindungan hukum dalam menjamin rasa aman dari gangguan, ancaman, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK atau merevisi UU KPK itu sendiri dengan bertolak ukur atau berdasarkan Hak Asasi Manusia serta teori perlindungan hukum.