Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Jika Terjadi Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Notaris Purna Jabatan Berdasarkan UUJN

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban Notaris Purna Jabatan terhadap akta yang pernah dibuatnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris para pihak yang terkait. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris akan bertanggungjawab atas akta yang dibuat selama Notaris masih menjabat maupun sudah purna jabatan. Perlindungan hukum terhadap Notaris purna jabatan apabila terjadi masalah dengan akta yang telah dibuat meliputi perlindungan hukum pidana yang mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, serta dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Perlindungan hukum diberikan apabila pembuatan akta telah memenuhi unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan.