Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Karyawan pada Perusahaan yang Mengalami Pailit

Abstract

Perusahaan merupakan salah satu objek pengaturan hukum di indonesia khususnya hukum perdata. Dalam menjalankan kegiatannya sebagai pelaku ekonomi, perusahaan terhadap karyawan juga melahirkan sejumlah hak dan kewajiban yaitu berupa hak atas hasil pekerjaan dan berkewajiban memberikan upah serta pesangon. Beberapa perusahaan yang mengalami pailit sehingga hak-hak pekerja pun ikut terpuruk, seperti tidak terpenuhinya hak upah atau pesangon bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini fokus terhadap satu permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap para pekerja untuk pemenuhan hak- haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemenuhan hak-hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif melalui studi penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan yang mengalami kepailitan tetapi masih beroperasional setelah putusan pailit tetap harus mengutamakan pembayaran upah pekerja. Perusahaan yang telah menerima putusan pailit oleh pengadilan sama sekali tidak bisa mengurangi atau menghilangkan hak upah pekerja, yaitu berdasarkan Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 yang memberikan kekuatan hukum terhadap pelunasan upah pekerja.