Peran Publik Sebagai Pengontrol Kebijakan Pemerintahan Mengenai HAM Dalam Dunia Pendidikan

The Role of The Public as Controller of Government Policies Regarding Human Rights in The World of Education

Abstract

In running the wheels of government, Indonesia adheres to the Pancasila democratic system, where the highest power in a country is held by the people. Human Rights (HAM) are absolute rights owned by every human being throughout the world, regardless of ethnicity, nation, race, religion, and social status. Human rights are related to human rights from birth. The current government is in a state of urgency for human rights justice, especially in the world of education. In this case, it is necessary for us to know how the efforts that must be made by the public as solid citizens of the archipelago towards security and public policies issued by the government. Also the importance of public understanding regarding the representation of every leader who represents the voice of the people in a democratic country in order to create public policies that are in accordance with the values of the 5th principle of Pancasila. To obtain inductive and concise research results, the authors use normative juridical research methods in discussing these problems. As a result, in this study women are still the main focal point in the RANHAM regulations, the facts on the ground provide an illustration that cases of human rights violations also turn out to be part of the masculinity there. The role of education is very much needed in this case to print the next generation of people and prospective leaders who are accountable.

Abstrak– Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, dimana kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara dipegang oleh rakyat. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Pemerintahan saat ini sedang dalam kondisi urgensi keadilan hak asasi manusia terlebih di dunia pendidikan. Dalam hal ini, perlunya kita mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan publik sebagai warga negara yang solid akan saudara se-nusantara terhadap keamanan serta kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Juga pentingnya pemahaman masyarakat terkait representasi setiap pemimpin yang mewakili suara rakyat dalam negara demokrasi guna menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-5. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang induktif dan ringkas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam membahas permasalahan tersebut. Dalam kajian ini perempuan masih menjadi titik fokus utama dalam aturan RANHAM, fakta di lapangan memberikan gambaran bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM pun ternyata menjadi bagian dari kaum maskulinitas disana. Peran pendidikan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk mencetak generasi penerus bangsan dan calon pemimpin yang akuntabel.