Tinjauan Hukum terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dengan Skema Piramida Berdasarkan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Abstract

Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu metode penjualan produk yang memotong atau mempersingkat rangkaian distribusi dari produsen ke konsumen hanya dengan melalui satu tahap yaitu pada distributor. Proses distribusi sistem usaha Multi Level Marketing (MLM) lebih singkat menjadi pabrik-distributor-pengguna, sehingga keuntungan serta selisih harga didapat oleh distributor. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang masih banyak disalah artikan sehingga terjadi banyaknya masalah yang timbul baik bagi pelaku atau konsumennya. Di negara-negara lain Multi Level Marketing (MLM) sudah di atur mengenai larangan terhadap bisnis tersebut terutama dengan menggunakan skema piramida. Saat ini di Indonesia peraturan yang mengatur secara konkrit atau khusus mengenai larangan Multi Level Marketing (MLM) di Indonesia belum diatur. Adapun yang sudah dijelaskan hanya mengenai perizinan serta pendistribusiannya secara umum, sehingga belum ada kepastian hukum yang sah. Perlindungan terhadap konsumen bisnis Multi Level Marketing (MLM) dengan skema piramida ini sudah terjamin hak nya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).